CirebonRaya.co.id, JAKARTA – Rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode mendapat sorotan tajam dari kelompok aktivis. Terlebih Apdesi sesumbar melakukan deklarasi usai lebaran tahun ini.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pernyataan Apdesi ini sebagai tanda ada yang sedang panik. Pasalnya, upaya menunda pemilu yang disampaikan lewat ketua umum partai koalisi, menteri, hingga menko yang berdalih mendapat dukungan big data kandas begitu saja.
Tampak panik lantaran mayoritas rakyat tidak menghendaki wacana tersebut dan memberi penolakan.
“Perlawanan rakyat begitu dahsyat. Siap revolusi melawan kudeta konstitusi. Kini mau korbankan kepala desa? Hati-hati, semakin panik semakin rapuh,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (30/3).
Anthony Budiawan turut mengingatkan kepada Apdesi untuk berpikir ulang. Dia mengurai bahwa jumlah desa saat ini ada 83.381 desa di Indonesia. Kalau biaya per desa Rp 10 juta, artinya hanya dibutuhkan dana sebesar Rp 830,38 miliar untuk menggolkan wacana itu.
Angka ini terbilang sangat mahal dan mubazir. Sementara pada kepala desa harus tetap bersiap menjadi sasaran kemarahan warganya karena berupaya melanggar konstitusi.
“Sangat mahal, dan mubazir. Setiap desa ada ratusan ribu sampai jutaan pemuda dan pelajar, kasihan kepala desa kalau harus jadi sasaran marah isu kudeta konstitusi,” tutupnya. (rmol)
