CIREBON RAYA | BREBES — Kantor Pemerintah Desa Songgom, Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Kamis (29/12) digeruduk sejumlah warganya.
Mereka mendesak Pemerintahan Desa Songgom segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun 2022 yang di anggap tidak disalurkan 5 kali dari 12 kali dalam satu tahun yang diduga di gunakan oknum.
Masa aksi warga juga menuntut Kades dan operator desa yang diduga mengunakan dana untuk bertanggung jawab meminta maaf secara terbuka.
"Kami ke sini menuntut kejelasan dana BLT yang tidak jelas," kata seorang pendemo.
Pendemo lain, Slamet menuntut Kades dan operator meminta maaf, "Kami atas nama warga meminta mereka yang menggunakan dana BLT DD keluar menemui warga untuk meminta maaf, selanjutnya silahkan mereka keluar dari kantor Balaidesa," kata salah satu warga.
Ratusan aksi warga itu juga membentangkan poster bertuliskan desakan agar BLT DD segera dicairkan. Dan mencopot Kades dan operator desa, serta tranparansi dana dana lain.
Aksi masa sempat memanas mendorong pintu pagar, namun penjagaan sigap dari polisi Polres Brebes berhasil meredam.
Sementara atas permintaan warga, Kades Songgom, Sahuri bersama operator desa sempat menemui warga di luar pagar untuk meminta maaf, sayangnya masa yang cenderung emosi menuntut turun, sehingga petugas yang mengawal aksi segera meminta kades dan operator untuk kembali ke masuk ke ruang balai desa.
Ditemui media, Kades Songgom mengaku ada keterlambatan penyaluran dana BLT DD ke penerima manfaat, namun ia mengaku keterlambatan tersebut masih dalam masa tahun 2022.
"Inikan akhir tahun yang seharusnya sudah diselesaikan, dan dalam proses pembagian yaitu yang ke 7 dan yang ke 12.
Ia mengaku keterlambatan pembagian lantaran keteledoranya, "jadi disitu saya gak kontrol dan gak koreksi kalau operator menyalahgunakan anggaran, dia mengambil dana BLT tanpa sepengetahuan saya dan ada tanda tangan fiktif, saya tidak merasa menandatangani tetapi dana bisa dicairkan," kata Sahuri.
Sahuri juga mengaku menggunakan dana BLT satu kali, namun di katakanya untuk menutup kebutuhan proyek dan dikatakanya telah dikembalikan.
Sementara operator desa, Singgih membantah jika semua itu atas dasar kepentingan pribadi, menurutnya ia lakukan atas dasar perintah kadesnya.
"Saya disuruh, waktu itu kebutuhan mendadak pak kades, tapi saya mengakui ada tanda tangan yang di dempul (Fiktif red) dan saya di suruh pak kades," Kata Singgih.
Singgih juga beberkan terkait dana yang selama ini belum tersalurkan lantaran digunakan untuk kepentingan pemerintah desa.
"Dana yang tidak disalurkan di tahap 7 itu di alihkan ke kebutuhan PPKM, yang dipakai pak kades, dana tahap selanjutnya, mohon maaf kalau bisa jangan di exspos, katanya digunakan untuk orang brebes," beber singgih yang enggan menyebut nama orang brebes.
Sementara kordinator aksi mengaku aksi warga lantaran BLT DD yang tidak dibagikan.
"Aksi warga itu lantaran dana BLT DD yang diketahui sudah dicairkan, namun tidak dibagikan ke penerima, meski saat ini ada beberapa tahap yang telah dibagikan itu lantaran ada desakan warga," kata Tasori.
Tasori membeberkan ada 5 tahap dari 220 orang KPM yang seharusnya menerima.
Dikatakanya, masyarakat menuntut bukan saja anggaran BLT DD, namun anggaran anggaran lain sejak tahun 2020 hingga 2022 yang di anggap tidak jelas.
"Dari tahun 2020 hingga 2022 ternyata banyak sekali anggaran yang tidak direalisasikan, salah satunya dana padat karya dan pembangunan atap tempat sampah," tandasnya. (RN)
