CIREBON RAYA | JAKARTA — Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LPKASI) meminta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah agar serius merealisasikan tuntutan mereka. Yakni mengenai hak pengelolaan tanah ulayat milik kerajaan atau kesultanan dan masyarakat hukum adat.
Permintaan itu disampaikan oleh LKPASI kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Rapat Pajajaran Gedung B, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Hadir Ketua Umum LKPASI Sultan Rusdhal Inayatshah yang berasal dari Kesultanan Inderapura Sumbar, Waketum LKPASI KH Imam Supandi, Sekjen LKPASI Dr Ruliah dan pengurus lainnya.
"LKPASI merupakan kumpulan para raja, sultan dan pemangku adat yang konsen memperjuangkan aset komunal dan hak ulayat yang selama ini tidak kami nikmati. Kami mohon dukungan terkait hal itu," ujar Sultan Rusdhal.
Dikatakan olehnya, Presiden Jokowi saat bertemu dengan para raja dan para sultan, di tahun 2018 pernah mengatakan bahwa hak-hak raja, sultan dan pemangku adat terkait pengelolaan tanah ulayatnya akan diakomodir oleh pemerintah.
"Syaratnya saat itu adalah data-datanya dipersiapkan. Namun hingga saat ini hak tersebut belum juga dilaksanakan," ucapnya.
Menurut Sultan Rusdhal, pemerintah juga sudah mengeluarkan PP 18 Tahun 2021 yang membuka ruang tanah swapraja dikembalikan kepada penerus swapraja dengan syarat dikelola sendiri.
"Karena itulah kami LKPASI meminta meminta kepastian dari proses sebelumnya. Kami para raja, sultan, dan seluruh masyarakat hukum adat ini hanya ingin meminta kembali hak kami," papar dia.
H. Bisman Saranani, Pembina LKPASI dari Lembaga Adat Tolaki, Sultra, mengatakan bahwa penggunaan tanah ulayat tidak pernah ada royalti. Sementara ketika ada kericuhan, pemerintah lepas tangan.
"Kami masyarakat adat ini yang dibebani untuk menyelesaikan. Misalnya terkait pengelolaan tanah ulayat yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Mereka yang mengambil tetapi kalau ada masalah kita yang repot," tukas dia.
Dia berpendapat bahwa seharusnya aset yang dimiliki oleh para raja dan sultan dapat dihargai oleh negara.
"Kenapa kami ini tidak seperti Jogja. Kita tahu, hanya Jogja yang dihargai hak ulayatnya, setelah penyerahan kedaulatan kepada negara. Kalau kita ini, semua hilang begitu saja," tukas dia lagi.
Lanjut Bisman, Republik Indonesia adalah negara masyarakat adat bukan negara imigran, sehingga hak-hak dari masyarakat adat yang membentuk negara harus tetap diakui.
"Kami tidak menuntut lagi tahta atau dihidupkan lagi kekuasaan kami. Bukan itu. Kami ingin hak dalam pada PP 18 itu tolong diberikan. Hak ulayat adalah hak kebendaan, maka hak itu selalu mengikuti kemana benda itu berada. Sehingga hak itu tetap kami perjuangkan karena meski sudah ada di peraturan tapi implementasinya belum ada," tuturnya.
Waketum LKPASI KH Imam Supandi menyatakan mulai detik ini LKPASI berdiri di belakang LaNyalla. Karena dia yakin DPD RI adalah lembaga yang mewakili rakyat, bukan seperti DPR yang sejatinya wakil partai.
"Karena itu kita semua harus menjaga LaNyalla. Beliau adalah aset bangsa. Bukan pribadinya yang harus dijaga, tetapi pemikirannya yang luar biasa," paparnya.
Terkait aspirasi tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku pihaknya selalu terdepan dalam memperjuangkan tuntutan Para Raja dan Sultan Nusantara.
DPD RI, lanjut LaNyalla, terus memperjuangkan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU tentang Perlindungan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-undang.
"Makanya saya ajak LKPASI untuk mengawal RUU ini. Karena RUU ini merupakan bagian nyata bangsa ini sebagai bangsa besar yang tidak lupa sejarah kelahirannya. (hms)
