CIREBON RAYA | JAKARTA — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) merespon adanya persoalan yang terjadi di Rempang. Konflik di Rempang seharusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah.
Hal itu di sampaikan oleh Muh Ageng Dendy Setiawan selaku Sekjend DPP GMNI, pada Rabu (20/09).
Konflik Rempang terjadi saat hendak adanya eksekusi lahan yang dilakukan oleh pemerintah di Rempang, pada Kamis, 7 September 2023.
Menurutnya, Pemerintah harus mengedepankan nilai nilai kemanusiaan dalam sebuah pembangunan.
"Investasi memanglah suatu hal yang dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan, tetapi jangan sampai menomor duakan kemanusiaan," terangnya.
Dendy, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pemerintah juga harus melakukan pendekatan sosiologi, pendekatan cultural dan pendekatan historis.
"Di Rempang bukan hanya soal tempat tinggal, melainkan disana ada mata pencaharian warga. Ibarat kata masyarakat yang biasanya melaut akan susah bila disuruh bertani, artinya relokasi bukan soal ganti rugi atau ganti untung tempat tinggal, akan tetap soal hajat hidup dan historis masyarakat itu sendiri," tegasnya.
Selain itu, Dendy menuturkan, Negara harus menjadi problem solving ketika dihadapkan antara investasi dan masyarakat.
"Negara harus adil dalam menyelesaikan persoalan ini dengan cara cara yang beradab," terangnya.
Dendy juga menegaskan, bahwa GMNI akan mengawal apa yang terjadi di Rempang.
"Kami akan terus ikuti dan kawal yang terjadi di Rempang, karena ini menjadi perhatian cabang cabang dan DPD di Indonesia, agar masyarakat tidak menjadi korban investasi, karena investasi yang terbaik adalah investasi yang tidak memakan korban," tutupnya. (rl/by)
