CIREBON RAYA | JAKARTA — Kerja sama proyek pembangunan 1 juta unit rumah rakyat dengan Qatar diharapkan dapat ditindaklanjuti secara cepat demi kepentingan rakyat.
Harapan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri yang terkait dengan implementasi proyek kerja sama government to government (G to G) tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden agar para menteri bergerak cepat dalam mengawal pelaksanaan MoU 1 juta rumah dengan Qatar.
"Arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja cepat aturannya seperti ini. Kemudian lapangannya langsung dicek. Kalau perlu besok kita turun ke lapangan untuk cek lokasi itu," katanya kepada awak media usai menandatangani MoU kerjasama perumahan dengan investor Qatar, Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.
Ara pun berharap proyek dengan Qatar dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita harap ini tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan targetnya juga untuk masyarakat bawah dan menengah kita mau kerjakan dengan cepat soal itu," kata dia.
Terkait nominal investasi, Ara mengatakan angkanya belum keluar karena bentuk kerja sama kontritnya masih dalam proses perumusan.
"Belum sampai ke sana, tapi kalau mereka siap kita akan lihat bentuk kerja samanya seperti apa, kita harus utamakan kepentingan nasional kita. Kan kalau kerja sama harus saling untungkan hargai dan setara," ujarnya.
Untuk lokasi pembangunan rumah, kata Ara, akan difokuskan di daerah perkotaan padat penduduk, seperti di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
"Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, juga minta Fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah.
Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu," ujar Maruarar.
Maruarat menambahkan, bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau," jelasnya. (rl/bpmi)
